kapal yang terkena jerat pidana dapat langsung kembali dimanfaatkan pasca pembacaan putusan. Dengan demikian, Kehadiran pengadilan ini bertujuan mempercepat penanganan tindak pidana perikanan sampai tahap putusan. pemerintah juga membentuk pengadilan perikanan di sepuluh lokasi yang rawan IUUF. Selain moratorium dan penenggelaman kapal,
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan sejak 2003 hingga 2013 sebanyak 115 pabrik pengolahan ikan bangkrut karena tidak mendapat bahan baku akibat pencurian ikan. Kedua peraturan itu melindungi laut Indonesia dari praktik pencurian ikan yang telah berlangsung lama. Menteri Susi juga memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan dan revisi peraturan usaha perikanan tangkap.
yang sebagian besar berasal dari Vietnam. sebanyak 115 kapal ilegal ditenggelamkan, Selama 2016, Menteri Susi melakukan penenggelaman kapal. Untuk memerangi tindak pencurian ikan dan menegakkan hukum di laut, Mewujudkan kedaulatan di laut merupakan salah satu agenda utama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Source: Katadata
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.