Mewujudkan kedaulatan di laut merupakan salah satu agenda utama Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Untuk memerangi tindak pencurian ikan dan menegakkan hukum di laut, Menteri Susi melakukan penenggelaman kapal. Selama 2016, sebanyak 115 kapal ilegal ditenggelamkan, yang sebagian besar berasal dari Vietnam.
Menteri Susi juga memberlakukan moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan dan revisi peraturan usaha perikanan tangkap. Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebutkan sejak 2003 hingga 2013 sebanyak 115 pabrik pengolahan ikan bangkrut karena tidak mendapat bahan baku akibat pencurian ikan. Kedua peraturan itu melindungi laut Indonesia dari praktik pencurian ikan yang telah berlangsung lama.
Selain moratorium dan penenggelaman kapal, pemerintah juga membentuk pengadilan perikanan di sepuluh lokasi yang rawan IUUF. Kehadiran pengadilan ini bertujuan mempercepat penanganan tindak pidana perikanan sampai tahap putusan. Dengan demikian, kapal yang terkena jerat pidana dapat langsung kembali dimanfaatkan pasca pembacaan putusan.
Source: Katadata
Artikel Terkait
™ Tiap Hari 6 Jam Tak Berkedip Pria India 32 Tahun Jadi Patung, Pria India 32 tahun jadi patung, tiap hari 6 jam tak berkedip. Saban hari dia berdiri diam selama enam jam dan bertahan
™ Jokowi: Minggu Ini Tidak Ada ReshuffleJakarta. Saya kan hanya pembantu presiden," kata Susi di kawasan Grand Sahid Jaya, Saya hanya bisa diberhentikan s
™ Anies Baswedan Temui Gubernur Tokyo & Wali Kota Seoul Serap Ilmu Pembangunan Kota, Kedatangan Anies sendiri salah satunya adalah untuk melihat pendekatan, ilmu dan teknologi yang ada untuk bisa dimanfaa
™ Ini Perbedaannya Peta Baru Indonesia Dirilis, Peta Baru Indonesia (Foto: REUTERS/Beawiharta)Mungkin kami dari sisi orang awam emang enggak terlalu kelihatan," k
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.