Mohon maaf bila ini kurang berkenan," ujar Gatot. Sama sekali TNI tidak tahu. "Kita pernah mengalami bagaimana (masalah) helikopter AW-101.
itu menjadi salah satu dampak dari kebijakan yang dipermasalahkan itu. menurutnya, Meski akhirnya pengadaan pesawat itu kontraknya dibatalkan, Gatot lantas menyinggung soal rencana pembelian helikopter AW-101 yang tiba-tiba mencuat tanpa ada pemberitahuan kepada pihaknya.
saya harus diganti," tutur Gatot mengenai massa pensiunnya. paling lambat bulan Maret 2018, Karena saya mungkin besok bisa diganti, tapi saya harus mempersiapkan adik-adik saya yang akan jadi Panglima TNI supaya bisa mengawasi anggaran juga. "Mungkin ini tidak mengenakkan,
Namun Gatot menyatakan Panglima TNI akan kesulitan melakukan pengawasan jika tidak bisa memantau proses anggaran di masing-masing angkatan. Bahkan TNI bekerja sama dengan KPK untuk melakukan pembersihan tersebut. Mantan KSAD ini juga menegaskan tahun ini TNI telah melakukan bersih-bersih internal terkait kasus korupsi.
Jadi kita bicara di sini anggaran belum tentu kita bisa cairkan," kata Gatot. Ini pelanggaran hierarki karena kami tidak membawahi angkatan. tidak melalui Panglima. Angkatan langsung tanggung jawab ke Kemenhan, AL. AD, "Saya tidak atur anggaran AU,
kewenangan Panglima TNI menjadi tidak ada. jika ini terus terjadi, Dia mengaku, Gatot mengaku terpaksa mengungkap permasalahan itu mengingat Maret 2018 nanti dia paling lambat diganti sebagai persiapan memasuki masa pensiun.
Saya buka ini seharusnya sejak 2015," sebut jenderal bintang empat ini. AL di bawah Kemenhan. AD, TNI terdiri atas AU, Karena Pasal 4, tapi bukan unit operasionalnya. TNI di bawah koordinasi Kemenhan, "Padahal di Pasal 3 UU TNI,
Padahal itu tentu saja sangat berkaitan dengan proses MEF TNI. AU. AL, Panglima TNI mengaku kesulitan bertanggung jawab soal pengadaan alutsista di matra AD, Dengan demikian,
Rp 1,9 T barang kantor 36 satuan kerja," jelas Gatot. Rp 4,3 T untuk pegawai, Profesionalisme prajurit Rp 500 M. Modernisasi alutsista Rp 1,3 T. perbatasan Rp 2,3 T. udara, baik patroli laut, "Yang dilakukan Mabes hanya untuk kekuatan integratif operasional,
kini Panglima TNI tidak mengetahuinya. Untuk tiga matra, Total belanja barang di Mabes TNI sebesar Rp 4,8 triliun. Gatot menyebut hanya bisa menjelaskan soal belanja barang di TNI untuk postur yang ada di Mabes saja.
pendek," lanjutnya. menengah, Kewajiban TNI membuat perencanaan jangka panjang, Sekarang tidak ada. Harusnya ini ada. kewenangan saya tidak ada. begitu muncul Peraturan Menhan No 28 Tahun 2015, "Tapi,
Senin (7/2/2017). Semua keputusan pertahanan sudah benar ketat sistematis," papar Gatot dalam rapat kerja di DPR, down secara terpadu. top, Pada UU 25/2004 mengatakan alur perencanaan visioner menggunakan mekanisme bottom up, Mengapa? AU. AL, Saya tidak kendalikan AD, saya sebagai Panglima sama dengan Detasemen Markas Mabes. "Untuk diketahui,
Ini setelah ada aturan yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan pada 2015. Gatot Nurmantyo menyatakan tidak mengetahui soal pembelanjaan alutsista dari masing-masing matra.
Dia pun berpesan untuk perwira yang kelak akan menggantikannya. Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo berbicara mengenai kewenangannya soal anggaran yang hilang. Dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR semalam,
Source: detikcom
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.