(ren) Di satu sisi adalah kewajiban kita untuk hadir karena memang di situlah kita kerjanya," kata Fahri. itu adalah alat kelengkapan temporer. Maupun alat kelengkapan temporer seperti pansus angket. Baik alat kelengkapan pemanen seperti komisi dan badan-badan. "Kenapa dia menjadi kewajiban karena kita kerjanya memang itu.
Persoalannya hal ini ada yang mempersepsikannya sebagai hak. Ia menegaskan seharusnya ketika dalam paripurna telah disepakati Pansus maka menjadi kewajiban semua fraksi hadir dalam alat kelengkapan tersebut.
khususnya KPK," kata Fahri. Tetapi kalau sebagai sebuah kewajiban tentunya sebaiknya kita menjaga angket ini dan tentunya kita juga menjaga masa depan dari perbaikan sistem kerja dari lembaga penegak hukum, saya sendiri dapat mengerti terkait perspektif itu. "Jadi karena itu kalau ada partai yamg mengambil sikap,
Ia menjelaskan walk out merupakan sikap politik untuk tidak mengambil keputusan dan memberikan isyarat bahwa tidak ikut bertanggung jawab atas keputusan yang dibuat.
sama dengan walk out," kata Fahri. itu juga merupakan suatu sikap politik. itu boikot untuk tidak mengambil keputusan, Sebab di dalam politik DPR, "Tapi boleh dikatakan sebagai sikap politik.
Tapi hal ini dianggap lemah kalau disebut sebagai hak. Ia menambahkan memang ada yang mengatakan soal berada di dalam atau luar Pansus merupakan hak fraksi.
26 Juli 2017. Rabu, Jakarta, Sebab domain kerja kita adalah di dalam Pansus," kata Fahri di Gedung DPR, di opini publik. Tak bisa kita jaga di luar, Jaganya itu di Pansus. "Orang yang mengatakan kami mau menjaga KPK.
kalau memang ingin menjaga KPK maka seharusnya dilakukan di dalam Pansus. Menurutnya, menyindir langkah Gerindra yang keluar dari keanggotaan Pansus Hak angket KPK. Fahri Hamzah, VIVA.co.id - Wakil Ketua DPR,
Source: VIVA.CO.ID
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.