Editor: Bayu Galih
Penulis: Fabian Januarius Kuwado
Itu hak mutlak Presiden yang tidak boleh diintervensi siapa pun," ujar mantan Sekjen PDI-P itu. "Saya tidak pada posisi menyampaikan pendapat kaitan reshuffle kabinet.
Ia juga menolak menjawab saat ditanya apakah pernyataannya tersebut berarti mendorong Presiden Joko Widodo melakukan reshuffle jabatan menteri yang berasal dari partai politik yang tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah.
komitmen akan konsistensi harus dibangun," ujar Tjahjo. kapan pun, Pemerintahan siapa pun, "Pemahaman etika politik berkoalisi tidak hanya dalam konteks pemerintahan Presiden Jokowi (Joko Widodo) dan Wapres Jusuf Kalla.
pernyataannya itu tidak bermaksud mengaitkan pada dinamika politik yang terjadi belakangan ini. Tjahjo menegaskan,
Dengan enteng saja meninggalkan etika koalisi," ujar Tjahjo. "Etika politik berkoalisi yang semakin tidak jelas karena kepentingan jangka pendek.
berarti memiliki kepentingan jangka pendek sendiri. sebuah partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan tetapi malah bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah, Menurut Tjahjo,
Tidak elok berkoalisi namun menikam dari belakang," kata dia. bangsa dan negara dalam membangun sistem yang konsisten. masyarakat, "Harusnya mengedepankan kepentingan pemerintah,
Jumat (14/7/2017). Tidak malah ditinggal lari sendiri di tengah jalan," ujar Tjahjo melalui pesan singkat, diperjuangkan bersama dan beriringan. diamankan, "Koalisi pemerintah seharusnya semua keputusan politik bisa dilaksanakan,
namun ternyata tidak kompak dalam mendukung sebuah kebijakan. jangan ada partai politik yang berada di dalam satu koalisi pemerintahan, Menurut Tjahjo,
KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berpendapat bahwa etika dalam berkoalisi mestinya dikedepankan oleh seluruh partai politik pendukung pemerintah. JAKARTA,
Source: Kompas.com
EmoticonEmoticon
Catatan: Hanya anggota dari blog ini yang dapat mengirim komentar.